Evaluasi Kerja Pemilu 2024, Empat Pimpinan Bawaslu Serukan Hasil Pengawasan Pilkada Harus Lebih Baik

Empat pimpinan Bawaslu Evaluasi Kelembagaan dalam Pelaksanaan Pengawasan Pemilu Tahun 2024 dan Persiapan Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Serentak Tahun 2024 yang berlangsung di Jakarta, Minggu (21/4/2024) malam/foto: Publikasi dan Pemberitaan Bawaslu.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Empat pimpinan Bawaslu meminta jajaran Bawaslu daerah bersiap dengan tugas sisa Pemilu 2024 sekaligus mempersiapkan pengawasan Pemilihan (Pilkada) Serentak Tahun 2024. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dan tiga Anggota Bawaslu, yakni Lolly Suhenty, Herwyn JH Malonda, dan Totok Hariyono menyerukan agar hasil kerja pengawasan Pilkada 2024 dapat lebih baik dari pemilu lalu dengan dimulai dari perekrutan pengawas ad hoc (sementara) yang berintergritas.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengingatkan jajaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai garda terdepan mengawasi pelaksanaan pilkada. “Kita harus berani mengkoreksi KPU apabila melakukan kesalahan. Kita sama-sama membangun demokrasi ini,” katanya saat menutup Evaluasi Kelembagaan dalam Pelaksanaan Pengawasan Pemilu Tahun 2024 dan Persiapan Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Serentak Tahun 2024 yang berlangsung di Jakarta, Minggu (21/4/2024) malam.

Dia pun menegaskan, perekrutan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dapat berjalan secara profesional dan berintegritas. “Sekarang ada seleski Panwascam. Jangan sampai ada ‘pengambilan tertentu’. Yang paling zolim adalah mengambil keuntungan dari orang yang tertindas seperti pengawas ad hoc karena pendapatan mereka lebih sedikit. Kami perintahkan teman-teman untuk melakukan pengawasan seleksi PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan). Saya kira kita bisa bersama-sama menghadapi pilkada ini dengan gagah berani,” jelas dia.

Sementara Lolly Suhenty meminta pimpinan Bawaslu daerah dalam melakukan kewenangan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa untuk Pilkada 2024 dengan mengedepankan kolektif kolegial. “Misalnya saat ini KPU sedang melakukan rekrutmen ad hoc )PPK), maka pastikan kita mengeluarkan surat imbauan mengingatkan jajaran KPU sesuai levelnya,” tegasnya.

Lolly menambahkan, dalam konteks Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024, KPU belum mengeluarkan PKPU (Peraturan KPU). Untuk dia mengingatkan, agar bisa memggunakan PKPU lama dengan cara pandang melakukan mitigasi potensi permasalahan. “Karena itu kita lakukan pengawasan secara kencang dengan identifikasi sedini mungkin. Termasuk sudah mengawasi bakal calon. Pastikan perlu kedisiplinan, bekerja penuh koordinasi. Karena kinerja kita ini akan diuji publik,” tuturnya.

Di tempat yang sama, Totok Hariyono mengajak jajaran Bawaslu daerah dalam melakukan evaluasi kerja dan kelembagaan untuk melakukan koreksi diri. “Kita yang tahu kerja kita. Ayo kita koreksi diri. Kejahatan tertinggi dalam pemilu itu mencuri suara. Kita harus memastikan menjaga agar tidak terjadi pergeseran suara,” imbuh dia.

Setelah koreksi diri, Totok meminta adanya perbaikan atas kekurangan hasil kerja pengawasan pemilu untuk menjadikan pengawasan pilkada semakin baik. “Kita niatkan Bawaslu ada dalam pilkada. Utang kemarin kalau ada yang kurang maka dimaksilkan dalam pilkada ini. Kita bayar utang ini, sehingga kemudian kita bisa tidur nyenyak,” harap dia.

Sedangkan Herwyn JH Malonda mengungakapkan hal senada. Baginya, jajaran pengawas pemilu mulai mengubah dan memperbaiki karena Pilkada 2024 merupakan kesempatan terakhir menunjukkan kinerja. “Ini tantangan terakhir sampai periode (masa jabatan) berakhir.” Ucapnya.

Herwyn meyakinkan, perlu kembali menguatkan nilai menghadirkan keadilan pemilu untuk Pilkada 2024 yang semakin baik.”Kita memulainya dengan perekrutan Panwascam melalui dua tahapan. Pertama melakukan evaluasi, kedua kalau tidak memenuhi syarat maka kita melakukan pembukaan. Tanggal 27 ini kita akan membuka penerimaan administrasi berkas untuk memastikan apakah memenuhi syarat atau tidak. Juga perlu memastikan apakah sudah bekerja di tempat lain atau tidak,” imbuh dia.

Dia pun Kembali mengingatkan perlu berhati-hati dalam melakukan perekrutan Panwascam untuk pilkada yang berasal dari existing Panwascam pemilu. “Namanya rekrutmen itu mempunyai potensi pelanggaran. Saya minta tidak ada transaksi apa pun soal ini. Jangan gadaikan masa jabatan hanya untuk transaksi rekrutmen ini. Kalau ada yang melanggar, maka tidak ada kata maaf. Laksanakan secara profesional sesuai regulasi,” akunya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *