Prabowo-Gibran menang Pilpres 2024, bagaimana kabar program makan siang gratis?

Setelah resmi dinyatakan sebagai pemenang Pilpres 2024, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memiliki pekerjaan rumah untuk mewujudkan janji kampanye mereka, yakni memberi makan siang gratis kepada 80 juta anak Indonesia.

Enam bulan jelang pelantikan, Prabowo-Gibran belum juga merinci skema yang akan diterapkan dalam mewujudkan program tersebut.

Yang jelas, sejak masa kampanye program itu digadang-gadang sebagai strategi Prabowo-Gibran untuk mengurangi kemiskinan hingga mengatasi stunting.

“Ini kan mengurangi dana untuk memberi makan anaknya. Program ini seperti seolah-olah menjadi tambahan pemasukan bagi mereka,” kata anggota dewan pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo kepada BBC News Indonesia.

“Kalau dihitung secara statistik akan menaikkan income mereka. Jadi mereka yang katakanlah pemasukannya Rp15.000 di bawah garis kemiskinan, ketika dapat Rp15.000 otomatis mereka naik di atas garis kemiskinan,” sambung dia.

Namun, ekonom dari Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, meragukan klaim itu.

Menurutnya, program ini selintas terdengar sangat membantu masyarakat miskin, namun sulit diandalkan memutus lingkaran kemiskinan.

Esther justru menyarankan agar program ini ditunda di tengah kondisi perekonomian global yang sedang tidak stabil.

Pasalnya, program makan siang gratis yang membutuhkan anggaran Rp450 triliun disebut akan membebani APBN.

Bagaimana perkembangan program makan siang gratis?

Enam bulan jelang pelantikan, skema rinci terkait program makan siang gratis ini masih belum dipaparkan secara jelas. Gibran mengatakan skemanya masih dirumuskan.

“Ya ini masih kami pikirkan, skema-skema terbaik, ya sekali lagi [agar] tepat sasaran. Menunya baik, proses logistik, distribusinya baik, nanti kami pastikan ke depan seperti apa,” ujar Gibran di Jakarta Utara pada Rabu (24/04).

Dihubungi terpisah, Drajad Wibowo selaku anggota dewan pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menuturkan bahwa pelaksanaan program makan siang gratis pada 2025 akan mengikuti ruang fiskal yang tersedia di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Secara keseluruhan, program ini membutuhkan anggaran sebesar Rp400 triliun. Namun pada tahun-tahun awal, program ini tidak langsung diterapkan secara penuh.

“Tahun 2025 itu akan lebih banyak sebagai pilot project sambil belajar. Karena itu, anggaran yang dibutuhkan mungkin tidak terlalu besar. Tapi saya belum bisa sebut jumlahnya berapa karena kami belum rapat dengan Kementerian Keuangan,” ujar Drajad.

Dia menjanjikan bahwa program makan siang gratis “tidak akan memberatkan APBN” dan “tidak akan mengganggu program-program yang sudah berjalan”.

“Dana makan siang gratis itu akan diambil dari tambahan penerimaan negara dan ruang fiskal yang ada,” kata Drajad.

Drajad mengaku pihaknya sudah mulai menyisir sumber-sumber potensial itu. Salah satunya dari perbaikan pengelolaan pajak pertambahan nilai (PPN). Menurutnya, pemungutan PPN digital dapat mengoptimalkan penerimaan negara.

“Yang kedua, yang ad hoc itu ada sumber yang seharusnya sudah disetorkan ke negara, tapi tidak disetorkan. Jumlahnya sih cukup besar,” kata Drajad.

Ketika ditanya apa contohnya, dia menyebut “kegiatan ekonomi ilegal”. Namun dia mengaku tidak bisa merinci lebih lanjut.

Seberapa jauh program makan siang gratis dapat mengurangi beban keluarga miskin?

Esther Sri Astuti dari Indef mengatakan program ini memang bisa mengurangi beban harian keluarga miskin dalam jangka pendek. Namun klaim bahwa program ini dapat mengurangi kemiskinan, menurut Esther, adalah klaim yang salah.

Dia mengatakan dampak dari program makan siang gratis serupa dengan pemberian bantuan sosial. Sifatnya lebih berupa perlindungan sosial, bukan menstimulus pertumbuhan ekonomi.

“Kalau kita lihat data selama 10 tahun terakhir, tingkat kemiskinan itu turun dua persen, padahal bansos digelontorkan sebanyak itu,” kata Esther.

Padahal selama sembilan tahun terakhir, Jokowi telah menggelontorkan bansos senilai Rp3.319,2 triliun.

Jika Prabowo-Gibran menargetkan untuk memutus rantai kemiskinan, Esther mengatakan seharusnya pemerintah memberi “kailnya”, bukan langsung memberikan “ikannya”.

Efek jangka panjang dari program ini, sambung dia, akan berbeda jika misalnya pemerintah lebih fokus pada program-program yang dapat memberi stimulus seperti mempermudah akses pendidikan dan membuka lapangan kerja.

Kebijakan ini dinilai juga belum tentu sebanding untuk menutupi tekanan biaya hidup dan penurunan daya beli yang dihadapi masyarakat miskin imbas kebijakan pemerintah lainnya.

Pemerintah bahkan berencana menaikkan tarif PPN menjadi 12% pada awal 2025 mendatang, yang menurut Esther akan berdampak terhadap seluruh lapisan masyarakat.

“Kondisi itu justru akan semakin mencekik masyarakat pada saat kondisi perekonomian juga sulit,” kata dia.

“Pada akhirnya program makan siang gratis ini populis saja, seolah negara hadir,” tutur Esther.

Disarankan ‘ditunda’

Menimbang kebutuhan anggarannya yang jumbo, Esther pun menyarankan agar program makan siang gratis “ditunda” sampai situasi ekonomi lebih stabil.

Untuk saat ini, Esther mengatakan APBN kian tertekan imbas situasi global dan konflik di sejumlah negara.

Harga minyak melambung dan nilai tukar rupiah menurun. Belakangan ini, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat telah menembus angka Rp16.000.

Jika situasi ini bertahan, ada peluang APBN akan defisit lebih besar. Itu karena pemerintah harus mengalokasikan subsidi energi yang lebih besar dari yang diperkirakan demi menjaga daya beli masyarakat.

“Itu artinya ruang fiskal yang tersedia akan semakin sempit,” ujar Esther.

Sebelumnya, ruang fiskal yang tersedia di APBN disebut “sangat sempit”. Tanpa program makan siang gratis, APBN 2023 sudah defisit sebesar Rp347,6 triliun.

Rasio utang Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) telah mencapai 38%. Sedangkan rasio pajak selama 10 tahun terakhir cenderung menurun.

Sementara itu, program makan siang gratis apabila telah berjalan penuh membutuhkan anggaran sebesar Rp450 triliun. Itu berarti setara dengan 13,5% dari APBN 2024 yang berjumlah Rp3.325 triliun.

Belum lagi pemerintah juga memiliki beban megaproyek seperti Ibu Kota Nusantara.

“Dengan kondisi seperti itu pemerintah semestinya menghemat-hemat anggarannya. Kalau nanti sudah agak leluasa, baru bisa dilaksanakan programnya,” kata Esther.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *